Kesenjangan gender dalam kepemimpinan organisasi kepemudaan masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian. Hasil riset tim Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) bertajuk Gender Gap Kepemimpinan Perempuan pada Organisasi Kepemudaan di DIY mengungkapkan bahwa dari 243 ketua organisasi Karang Taruna di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), hanya 3,73 persen yang merupakan perempuan. Temuan tersebut disampaikan dalam kegiatan Women's Forum bertema “Perempuan Bergerak, Berdaya, dan Berdampak” yang berlangsung di Pendopo Agung Kedhaton Ambarrukmo, Sabtu (24/10/2026).

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Bulan Bakti Nasional Karang Taruna (BBNKT) 2026 yang diselenggarakan oleh Pengurus Nasional Karang Taruna (PNKT) bersama Pengurus Provinsi Karang Taruna DIY. Forum ini menjadi ruang diskusi untuk memperkuat peran perempuan dalam kepemimpinan, sekaligus merefleksikan berbagai tantangan yang masih dihadapi perempuan dalam memperoleh kesempatan yang setara di organisasi kepemudaan.

Rangkaian kegiatan diawali dengan laporan Ketua Pelaksana BBNKT, GKR Hayu, dilanjutkan dengan opening speech oleh Ketua Umum PNKT, G. Budisatrio Djiwandono. Acara kemudian dibuka melalui keynote speech oleh Wakil Ketua DPD RI, GKR Hemas. Selanjutnya, sesi Women Talk menghadirkan anggota DPR RI sekaligus Ketua Harian PNKT, Sabam Rajagukguk, dan Ketua Karang Taruna Hipenari Kulon Progo, Faraghina Salsabila, dengan moderator Wakil Ketua Karang Taruna, Nur Endah Januarti.

Dalam forum tersebut, tim riset UNY mengambil peran dengan menyampaikan hasil penelitian mengenai kesenjangan gender dalam kepemimpinan organisasi kepemudaan di DIY, sebagai awalan diskusi. Dr. Grendi Hendrastomo, salah satu anggota tim peneliti, memaparkan bahwa rendahnya proporsi perempuan sebagai ketua organisasi menunjukkan adanya persoalan keterwakilan perempuan dalam posisi kepemimpinan. Kondisi ini menjadi semakin menarik ketika dibandingkan dengan aturan formal organisasi yang pada dasarnya telah memberikan ruang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk memimpin.

Namun, kesetaraan secara formal belum sepenuhnya tercermin dalam pandangan dan praktik organisasi sehari-hari. Hasil riset menunjukkan bahwa anggapan bahwa laki-laki lebih tepat menjadi pemimpin masih dominan di kalangan anggota organisasi baik laki-laki maupun perempuan itu sendiri. Hal ini mengindikasikan bahwa hambatan kepemimpinan perempuan tidak semata-mata berkaitan dengan aturan tertulis, tetapi juga dengan nilai, persepsi, dan kebiasaan sosial yang berkembang di lingkungan organisasi.

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah adanya paradoks antara aksi dan opsi. Perempuan aktif menyampaikan saran dan gagasan dalam organisasi, tetapi kontribusi tersebut belum selalu diikuti dengan kesempatan untuk menduduki posisi strategis. Sebaliknya, perempuan lebih sering ditempatkan pada posisi administratif, sementara jabatan strategis cenderung lebih banyak diberikan kepada laki-laki.

Dr. Grendi Hendrastomo menyoroti bagaimana apresiasi terhadap karakteristik perempuan justru dapat mempertahankan pembagian peran yang tidak setara. “Ketelitian perempuan dipuji, tetapi pujian itu sering mengunci posisi perempuan di kursi administratif,” ungkapnya.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa apresiasi terhadap kontribusi perempuan tidak selalu berarti terbukanya kesempatan yang setara dalam kepemimpinan. Ketika ketelitian dan kecermatan terus dilekatkan pada perempuan sebagai alasan untuk menempatkan mereka pada pekerjaan administratif, kemampuan perempuan dalam merumuskan strategi, mengambil keputusan, dan memimpin organisasi berisiko tidak memperoleh pengakuan yang sepadan. Dengan demikian, persoalan kesenjangan gender perlu dilihat tidak hanya dari ada atau tidaknya perempuan dalam organisasi, tetapi juga dari bagaimana kewenangan, tanggung jawab, dan posisi strategis didistribusikan.

Hasil riset UNY ini menjadi pengingat bahwa keterlibatan perempuan dalam organisasi belum tentu berbanding lurus dengan akses terhadap kekuasaan dan pengambilan keputusan. Partisipasi aktif perempuan perlu disertai kesempatan nyata untuk menduduki posisi kepemimpinan, memperoleh kepercayaan, serta menentukan arah kebijakan dan program organisasi.

Melalui partisipasi dalam Women's Forum, UNY turut menghadirkan hasil penelitian akademik sebagai bahan refleksi bagi organisasi kepemudaan dan masyarakat luas. Temuan ini diharapkan dapat mendorong evaluasi terhadap praktik kepemimpinan dan pembagian peran di lingkungan Karang Taruna, sehingga prinsip kesetaraan tidak berhenti pada aturan formal, tetapi juga terwujud dalam praktik organisasi.

Sebagai upaya menghimpun gagasan dari berbagai pihak, kegiatan Women's Forum ini menghadirkan beberapa pihak yang terbagi ke dalam 8 klaster, mulai dari perempuan penggerak; keluarga dan pasangan; Organisasi Kepemudaan; Birokrasi dan Pemerintah; Politik dan Representasi Perempuan; Masyarakat, Komunitas, dan Tokoh Sosial; Media, Digital dan Opini Publik; serta Dunia Usaha, Profesional, dan Akademisi.

Sejalan dengan tema “Perempuan Bergerak, Berdaya, dan Berdampak”, penguatan kepemimpinan perempuan membutuhkan lebih dari sekadar pengakuan atas kontribusi mereka. Diperlukan perubahan cara pandang dan praktik organisasi agar perempuan tidak hanya aktif memberikan gagasan dan menjalankan tugas administratif, tetapi juga memperoleh kesempatan yang setara untuk memimpin, mengambil keputusan, dan memberikan dampak bagi masyarakat.

Kegiatan Women's Forum ini menghasilkan 7 rekomendasi untuk meningkatkan penerimaan dan dukungan terhadap kepemimpinan perempuan di organisasi, yang dibacakan pleh GKR Hayu dan diserahkan kepada Ketua Umum PNKT untuk ditindaklanjuti. (SGA)